Soal Proyek PT PJP, Pemda dan DPRD Wakatobi Diminta Bertindak

 

Soal Proyek PT PJP, Pemda dan DPRD Wakatobi Diminta Bertindak
Disoal proyek pembangunan pengamanan pantai yang dikerjakan PT. Pinar Jaya Perkasa, di dusun Sousu Desa Matahora, Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara (Sultra)

TEGAS.CO, WAKATOBI – Sorotan lembaga Posa,asa dan Advokasi Masyarakat (POM) Wakatobi terkait kepatutan dalam memenuhi proses izin proyek bangunan pengamanan pantai menjadi hal prinsip agar ditindak tegas oleh pemerintah.

Hal ini terkait dugaan adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pembangunan proyek pengamanan pantai, yang dikerjakan PT. Pinar Jaya Perkasa (PJP), di desa Matahora dan Waha, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ketua LSM POM Wakatobi, La Moane Sabara pun mendesak Pemerintah daerah (Pemda) Wakatobi dan Pemerintah provinsi untuk menghentikan pembangunan.

“Ketegasan pemerintah akan berarti dan bernilai. Ketimbang semua memilih diam dan membiarkan semuanya berlalu,” ungkapnya, pekan lalu.

Mantan wartawan ini juga meminta DPRD agar melakukan pengawasan, bila perlu dilakukan hearing dengan perusahan yang melaksanakan proyek untuk mempertanyakan dokumen Amdal.

“Kalau belum memiliki dokumen Amdal maka DPRD dapat melahirkan rekomendasi untuk menghentikan sementara sampai Amdal dapat di kantongin oleh pihak perusahan,”ucapnya

Dugaan in prosedur yang dilakukan pihak perusahan sebagai pelaksana proyek dan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kendari terungkap dalam proses proyek berjalan.

Pasalnya, PT. PJP diduga belum melengkapi dan memegang dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Dia mengatakan, dalam aspek pembangunan baik itu di darat maupun laut, unsur memenuhi Amdal sangatlah urgen dalam merencanakan sebuah bangunan permanen.

Semestinya, kata dia, pihak Balai Wilayah Kendari (BWS) dapat memerhatikan hal tersebut. Sebab bukan menjadi sebuah alasan, untuk membenarkan proses pembangunan tersebut.

“Artinya bahwa pembangunan betonisasi pantai Matahora dan Waha itu jangan sampai memunculkan masalah baru dengan angan-angan akan mendatangkan manfaat bagi warga setempat,” ungkap eks anggota DPRD Wakatobi ini.

Baginya, pembangunan pengaman pantai itu penting, khususnya bagi warga setempat. Namun tidak berarti prinsip pembangunan itu dikesampingkan.

“Terlebih kita tahu bersama bahwa daerah Wakatobi adalah kawasan pariwisata nasional. Selain perhatian kita bersama untuk menjaga dan melestarikan keindahan bawah lautnya, juga diatas lautnya ada pantai yang perlu kita jaga,” ungkapnya.

Reporter: Rusdin