LSM POM Soroti Betonisasi Talud Pt. Pinar Jaya Perkasa di Wakatobi: Hentikan Bila Belum ada Amdal

LSM POM Soroti Betonisasi Talud Pt. Pinar Jaya Perkasa di Wakatobi: Hentikan Bila Belum ada Amdal
Ketua LSM POM Wakatobi La Moane Sabara, S.Sos

TEGAS.CO., WAKATOBI – LSM Posa,asa dan Advokasi Masyarakat (POM) Wakatobi menduga ada perbuatan melawan hukum terkait pembangunan proyek talud, yang dikerjakan PT. Pinar Jaya Perkasa, di desa Matahora dan Waha, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ketua LSM POM Wakatobi, La Moane Sabara mengatakan ada dugaan inprosedur yang tidak dimiliki pihak perusahan sebagai pelaksana proyek. Menurut dia, seyogyanya PT. Pinar Jaya Perkasa sebelum membangun, seharusnya telah memegang dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Bukan di waktu proyeknya dikerjakan baru mengurus Amdal-nya. Prosedur itu keliru dalam merencanakan dan membangun sebuah bangunan,” tutur La Moane Sabara, Rabu (9/11/2022).

Kata dia, dalam aspek pembangunan baik itu di darat maupun laut, unsur memenuhi Amdal sangatlah urgen dalam merencanakan sebuah bangunan permanen. Semestinya, pihak Balai Wilayah Sungai Kendari (BWS) IV dapat memerhatikan hal tersebut. Sebab bukan menjadi sebuah alasan, untuk membenarkan proses pembangunan tersebut.

“Artinya bahwa pembangunan betonisasi pantai Sousu, Matahora dan Waha itu jangan sampai memunculkan masalah baru dengan angan-angan bahwa akan memberi manfaat bagi warga setempat,” ungkap eks anggota DPRD Wakatobi ini.

Baginya, pembangunan pengaman pantai itu penting, khususnya bagi warga setempat, tetapi harus dikonsepkan secara matang agar memenuhi prinsip-prinsip lingkungan pada sekitar bangunan.

“Terlebih kita tahu bersama bahwa daerah Wakatobi adalah kawasan pariwisata nasional. Selain perhatian kita bersama untuk menjaga dan melestarikan keindahan bawah lautnya, juga di atas lautnya ada pantai yang perlu kita jaga,” ungkapnya.

Lebih jauh ia mendesak Pemerintah daerah (Pemda) Wakatobi dan Pemerintah provinsi untuk menghentikan pembangunan. Ia juga mendorong pihak terkait, seperti Balai Taman Nasional Wakatobi agar memberi teguran kepada Pemda maupun Pemprov.

“Ketegasan pemerintah maupun pihak Balai, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, akan berarti dan bernilai. Ketimbang semua memilih diam dan membiarkan semuanya berlalu,” tukas La Moane Sabara.

Mantan wartawan ini juga meminta DPRD agar melakukan pengawasan, bila perlu dilakukan hearing dengan perusahan yang melaksanakan proyek, guna mempertanyakan dokumen Amdal.

“Sehingga apabila belum memiliki dokumen Amdal maka DPRD dapat melahirkan rekomendasi untuk menghentikan sementara sampai Amdal dapat dikantongi oleh pihak perusahan sebagai pelaksana proyek,” imbuhnya.

REPORTER: RUSDIN

REDAKSI