Amdal Pembangunan Talud di Matahora dan Waha Diragukan

Amdal Pembangunan Talud di Matahora dan Waha Diragukan
Foto pembangunan pengamanan pantai di desa Matahora, Sousu Kabupaten Wakatobi, Sultra

TEGAS.CO., WAKATOBI – Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi membenarkan bahwa Proyek Pengamanan Pantai di pesisir Desa Waha dan Matahora belum mengantongi izin Amdal sejak dibangun April 2022, lalu.

Humas BWS Sulawesi IV Kendari, Rahmat, menuturkan bahwa awal pembangunan proyek tersebut belum memiliki Amdal. Akan tetapi, kata dia, ditengah pembangunan berjalan, pemenuhan izin Amdal tersebut juga ikut diproses.

“Setahu saya Amdal-nya itu baru diproses setelah pembangunan proyeknya berlangsung,” ucap Rahmat.

“Terakhir saya ketahui prosesnya sudah tahap sidang finalisasi di Pengadilan,” tambahnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Wakatobi Jaemuna mengungkapkan terkait izin lingkungan atau Amdal bukan gawaen pemerintah daerah akan tetapi hal itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

“Soal izin pembangunan itu bukan di daerah, tapi di pemerintah provinsi,” ucapnya, Selasa (1/11/2022).

Pembangunan proyek pengamanan pantai ini dikerjakan oleh PT. Pinar Jaya Perkasa. Dibawah pengawasan CV. Makmur Sejati Konsultan. Dengan nilai kontrak sebesar Rp18.167.149.000.00. Dalam waktu pelaksanaan pekerjaan 253 hari kalender.

Sebelumnya, BWS Sulawesi IV Kendari dibawah Satuan Kerja Non Vertikal Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (SNVT PJPA) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sendiri bukan kali pertama melakukan pembangunan betonisasi talud dikawasan pesisir pulau Wangi-Wangi, Ibukota Wakatobi.

Pada 2021 lalu, BWS Sulawesi IV Kendari membangun pengamanan pantai berupa talud di pesisir desa Wapia-Pia dan Koreo Onowa. Meskipun selesai dikerja, tetapi proyek pembangunannya sempat tersendat karena menuai sorotan berbagai pihak.

Kala itu di vendor oleh PT. Tri Artha Mandiri. Serupa, pemenuhan izin pun dipertanyakan berbagai pihak. Sebab, fisik pembangunannya tidak tepat dibangunkan talud. Pasalnya, area pesisir tersebut merupakan pantai.

Alhasil, warga setempat ikut memprotes. Di antaranya, para nelayan. Mereka menginginkan agar pembangunan itu tidak membawa masalah baru bagi nelayan.

Para aktivis pun ikut menyuarakan dampak lingkungannya terkait pembangunan proyek, yang dianggap serampangan. Proyek puluhan miliaran itu dinilai tidak memerhatikan karakteristik alam lingkungan laut Wakatobi sebagai icon pariwisata nasional.

REPORTER: RUSDIN