AMPARA Sultra Sebut Penahanan Aktivis di Wakatobi Bentuk Kriminalisasi

Aktivis berdemonstrasi mendukung KASN di Kabupaten Wakatobi diusir secara paksa oleh sejumlah pemuda, tahun 2021 silam.

TEGAS.CO., WAKATOBI – Butut penahanan aktivis di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, puluhan mahasiswa di Kota Kendari yang tergabung dalam barisan Ampara Sultra mengelar aksi solidaritas di Mapolda Sultra, Selasa (27/9/2022).

Dalam aksinya, Jhon mengatakan, penahanan aktivis merupakan bentuk kriminalisasi terhadap suara-suara kritis masyarakat terkait kebijakan Pemerintah Daerah setempat.

“Kasus seperti ini (pengrusakan) kan beberapa kali terjadi di gedung DPRD Wakatobi, tapi nanti aktivis yang mengkritisi kebijakan pemerintah saat ini baru diproses polisi,” ucapnya.

Jhon menilai penahanan aktivis oleh polisi itu telah memperlihatkan adanya dugaan hukum berat sebelah. Pasalnya, kasus pengancaman yang dilaporkan para aktivis tahun 2021 silam. Dan kasus penganiayaan seorang wartawan hingga kini tak ada pangkal ujungnya.

“Ada apa dengan polisi? Kasus-kasus itu tidak diproses,” kesalnya.

Massa menyayangkan tindakan satuan unit polres Wakatobi yang terkesan “tebang pilih” itu terhadap kasus yang terjadi sebelumnya.

“Ada kasus penganiayaan wartawan, yang juga belum ada hasil dari pihak kepolisian, yang kini dia di tahanan bersama kawan kami yang lain,” ungkapnya.

Diketahui, aktivis yang disangka dengan kasus pengrusakan di gedung DPRD itu yakni inisial N, S dan RJ. Mereka merupakan aktivis yang tengah menyoroti kebijakan pembangunan di daerah.

Salah satunya, kasus material ilegal pada proyek pembangunan pelabuhan wanci atau pelabuhan pengulubelo.

Kasus Dugaan Teror “Preman” Jadi Pemicunya

Armin Saputra menjelaskan bahwa kejadian tersebut berlangsung secara spontan ketika kawan-kawannya tersebut hendak bertandang ke gedung DPRD, pada 14 September lalu, sore.

Kata dia, mereka ingin mengkonfirmasi terkait info seorang anggota DPRD dari partai PDIP, partai penguasa, yang diduga menyuruh preman untuk meneror para kawan itu. Sebab, sering mengritik kebijakan Bupati Wakatobi, Haliana.

“Waktu itu, teman-teman hanya bertanya saja ke Saharuddin, preman mana yang dia suruh cari kami itu, dipanggil ke sini,” ucap Armin.

Sayangnya, jawaban dari mulut langsung politisi PDIP itu tidak memberikan rasa memuaskan bagi mereka, sehingga terjadi adu argumen.

“Kami sebagai warga negara sangat meragukan integritas Polres Wakatobi, sebab kasus yang lain dibiarkan begitu saja sementara di sisi lain kasus kawan kami cepat di proses,” ucapnya.

Lanjut dia mengatakan, pasal yang disangkakan oleh polisi yakni Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Saat melakukan aksi di Polda Sultra, pengunjuk rasa diterima oleh Kabag Wassidik DIT Reskrimum Polda Sultra, AKBP Nasaruddin. Menyangkut aspirasi mereka disampaikan akan dikoordinasikan dengan pihak Polres Wakatobi.

“Saya akan minta penjelasan pihak Polres Wakatobi. Senin depan baru teman-teman datang lagi karena pasti saya sudah dapat penjelasan terkait persoalan tersebut,” ucap AKBP Nasaruddin.

Reporter: Rusdin

Editor/ Publsiher: Yusrif