DPRD Diminta Jangan Ngebut Bahas APBD-P: Kaji Lebih Matang!

DPRD Diminta Jangan Ngebut Bahas APBD-P: Kaji Lebih Matang!
DPRD dan Pemda Kabupaten Wakatobi rapat membahas rancangan KUA-PPAS perubahan 2022, di Kendari, Senin (26/9/2022).

TEGAS.CO., WAKATOBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemda Wakatobi, kebut membahas rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022.

“Saat ini pembahasan KUA-PPAS perubahan telah masuk pada tahap amandemen umum,” ucap politisi Golkar Arman Alini, lewat pesan singkatnya, Selasa (27/9/2022).

Terkait hal tersebut, aktivis Pemuda dan Mahasiswa Wakatobi (PMW) Emen Lahuda mengingatkan DPRD untuk tidak terburu-buru membahas rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2022.

Ia menyarankan pada DPRD agar mengkaji secara matang. Jika dimungkinkan, kata dia, DPRD bisa melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum dilakukan pembahasan APBD-P.

“Kami menduga APBD perubahan tidak lagi menyangkut kepentingan rakyat namun banyak mengakomodir kegiatan fisik berupa proyek,” ucapnya.

Ia meminta pada wakil rakyat itu untuk menelaah secara seksama KUA-PPAS APBD perubahan, agar lebih menekan kan pada program yang berfaedah atau bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

“Kami harap kepada DPRD untuk tidak membahas APBD-P, jika tidak ada kepentingan masyarakat didalamnya,” ucapnya.

Sementara, Arman Alini mengungkapkan bahwa DPRD merupakan lembaga aspirasi masyarakat akan berkomitmen melakukan pembahasan secara utuh terhadap amandemen KUA PPAS perubahan.

“Agar perjalanan APBD 2022 bisa dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat Wakatobi,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa dalam amandemen umum, ada beberapa poin yang menjadi catatan DPRD. Antara lain, DPRD meminta pada Pemda untuk mengevaluasi secara komprehensif terkait program Merdeka Belajar, Merdeka Sehat dan Merdeka Emas.

Selain itu, DPRD juga mempertanyakan keberadaan Satuan tugas (Satgas) Pendidikan dan Kesehatan, yang belum memiliki payung hukum.

“Satgas-satgas itu diadakan untuk kebutuhan apa?. Bagaimana SDM nya. Tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada siapa?,” ucapnya.

“Bagaimana dengan pengawas di Bidang Pendidikan ditingkat sekolah, (mestinya) mereka yang harus dikuatkan perannya. Dinas Kesehatan sudah ada perawat dan bidan, tinggal di support insentifnya,” ungkap Arman.

Tak lupa, DPRD juga mengulik lebih dalam terkait Kapal murah, yang dicetuskan Bupati Wakatobi, serta program 1 Milyar 1 Desa atau Kelurahan.

“Kami anggap (semua itu) tidak mencerminkan kebijakan yang bisa dilaksanakan,” ungkapnya.

REPORTER: RUSDIN