Pemda Wakatobi Sadari Gaji Petugas Kebersihan Tidak Sampai 12 Bulan

TEGAS.CO., WAKATOBI – Bupati Wakatobi Haliana lewat Asistennya, Nursidiq, mengatakan bahwa berdasarkan asumsi anggaran APBD induk 2022, Pemda mencantumkan anggaran tanaga honorium kurang dari dua belas bulan.

“Terkait alokasi gaji honorer, sara masjid dan petugas kebersihan, memang disadari karena keterbatasan anggaran yang di asumsikan pada kebijakan umum anggaran APBD 2022,” ucapnya dalam rapat paripurna DPRD, Jum,at (23/9/2022).

Seraya menanggapi pandangan fraksi Golkar, Ia berujar bahwa Pemda tidak mampu mengakomodir anggaran gaji honor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, selama dua belas bulan.

Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah daerah (Pemda) telah mengusulkan penambahan anggaran melalui rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.

Rapat paripurna DPRD dan Pemda kali ini dalam agenda mendengarkan pidato jawaban Bupati Wakatobi terhadap pemandangan Badan Anggaran (Banggar) dan pandangan fraksi-fraksi partai politik.

Sebelumnya, Kamis (22/9/2022), lima fraksi di DPRD telah menyatakan setuju untuk dilakukan pembahasan KUA-PPAS APBD perubahan 2022.

Salah satunya, fraksi Golkar memberi kata setuju terhadap rancangan perubahan tersebut, untuk dibahas dan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Melalui forum rapat itu, fraksi Golkar juga memberi penegasan kepada Pemda terhadap nasib para honorer.

Politisi Golkar Arman Alini mengatakan, terhadap gaji para honorer petugas kebersihan maupun sara masjid wajib diterima dan dibayarkan oleh Pemda.

“Kami (fraksi Golkar) sangat merespon aspirasi masyarakat, sehingga kami minta penjelasan kepada Pemda terkait gaji para honorer saat ini,” katanya.

Lanjut dia mengatakan langkah antisipasi Pemda untuk mengalokasikan anggaran pada APBD berikutnya harusnya lebih cermat agar masalah tidak terulang lagi.

“Kan tidak elok menggiring isu ke masyarakat bahwa DPRD lah yang menghalang-halangi gaji para honorer atau gaji petugas kebersihan sehingga tidak dibayarkan,” ujarnya.

Ia meminta Pemda untuk segera mengharmonisasi tenaga honorer saat ini melalui usulan P3K (Petugas Pendamping dengan Perjanjian Kerja) agar tenaga penunjang di tiap-tiap OPD lebih profesional. Serta, memberikan kontribusi terhadap pelayanan publik.

Sebab, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49/2018 telah mengatur mengenai manajemen P3K dan menegaskan persoalan tersebut.

Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa tenaga kebersihan di dalam kota (Wangi-Wangi) tidak efektif dengan jumlah sekitar 500 orang. Terlebih lagi dengan honor yang tidak memadai.

“Hemat kami tenaga Honorer di ibukota cukup 200-an dengan insentif (honor) yang harus di tingkatkan oleh Pemda,” tuturnya.

Sementara, laporan perubahan plafon anggaran program pada Dinas Lingkungan Hidup dalam rancangan perubahan, yang notabennya menaungi petugas kebersihan, telah mengalami penambah nominal.

Terlihat pada pos pengelolaan sampah. Hal ini terkait anggaran pada satuan kerja tenaga kebersihan.

Reporter: Rusdin