Komnas Perempuan Usut Dugaan Pelanggaran Bupati Wakatobi Terkait Nikah Siri Lurah Patipelong

TEGAS.CO., WAKATOBI – Komisi Nasional anti kekerasan terhadap perempuan atau Komnas Perempuan menaruh perhatian soal kasus nikah siri Lurah Patipelong, Safiun.

Ketua Subkom pemantauan, Dewi Kanti mengatakan bahwa berdasarkan kronologis yang dilaporkan pengadu (Nurhayati) telah terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan Safiun, suami korban.

“KDRT dalam kasus ini merupakan perwujudan ketimpangan hubungan kekuasaan, yang menempatkan korban sebagai istri dalam posisi subordinasi di hadapan suami,” ucap lewat surat, 22 Agustus 2022 lalu.

Lanjut Ia mengungkapkan bahwa ketimpangan relasi itu terletak pada tindakan suami melakukan kekerasan psikis, yang menyakiti dan membahayakan fisik serta mental, korban dengan melakukan perkawinan siri tanpa seizin korban.

Dia menuturkan, Nurhayati telah menjadi korban atas kejahatan terhadap asal usul dalam perkawinan yang dilakukan oleh suaminya, sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah (Permen) nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Permen nomor 45 tahun 1990 izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Ia menyebutkan bahwa perlu ada alasan dan dasar yang kuat terkait pengajuan permohonan cerai yang dilakukan. Hal tersebut juga wajib di dapatkan keterangan dari pasangan yang akan diceraikan.

Komnas perempuan pun meminta Bupati Wakatobi Haliana untuk meninjau kembali pengangkatan Safiun, sebagai Lurah Patipelong.

“Padahal saat itu pelaku (Safiun) sedang menjalani pemeriksaan perziahan dengan nikah siri yang telah dikonfimasi oleh Komisi ASN.” ucap Dewi Kanti.

KLARIFIKASI BUPATI HALIANA DITUNGGU

22 Agustus 2022 lalu, Komnas Perempuan mengirimkan surat ke Bupati Wakatobi Haliana. Hal itu maksudkan, meminta klarifikasi terkait laporan istri sah Safiun, Nurhayati.

Surat Komnas Perempuan itu bernomor 042/KNAKTP/pemantauan/Surat Klarifikasi/VIII/2022, di tandatangani oleh ketua Subkom pemantauan Dewi Kanti.

Komnas Perempuan mengharapkan klarifikasi informasi dari Bupati Wakatobi terkait prosedur administrasi yang terjadi dalam proses pengajuan permohonan izin perceraian pelaku Safiun yang dikeluarkan oleh Kelurahan Patipelong berdasarkan Surat nomor 472.23/206111 2022.

“Informasi terkait tidak adanya tanggapan dari Bupati Wakatobi atas surat rekomendasi dari Komisi ASN. Surat Komnas Perempuan ini tindak lanjut dari aduan korban Nurhayati terhadap suaminya, Safiun,” ujarnya.

Reporter: Rusdin

Publisher: Yusrif