Demo Pemuda Mahasiswa di Kantor Bupati Wakatobi Nyaris Ricuh

TEGAS.CO., WAKATOBI – Demontrasi menuntut Bupati Wakatobi Haliana, yang dilakukan sejumlah elemen pemuda nyaris berujung bentrok dengan petugas Polisi Pamong Praja (Pol PP), depan kantor bupati, di Wangi-Wangi, Selasa (30/8/2022)

Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan pemuda mahasiswa Wakatobi di antaranya, Aliansi Masyarakat Pemerhati Sulawesi Tenggara (Ampera Sultra), Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ), dan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN).

Massa aksi memaksa masuk dengan mencoba menerobos pemagar Pol-PP. Bahkan diantara mereka melompati pagar kantor bupati. Aksi kejar-kejaran pun antar massa dan petugas Pol PP terjadi di halaman kantor.

Namun massa aksi tidak sampai masuk kedalam ruang kantor karena keburu dihadang Pol PP. Nampak, pintu masuk ke ruang kantor tersebut segera di tutup dan dijaga oleh pihak keamanan.

Sementara, Kasat Pol PP Wakatobi Juliadin mengkonfirmasi bahwa Bupati Haliana belum bisa ditemui karena masih melangsungkan rapat melalui zoom meeting bersama pemerintah pusat.

“Pak bupati masih rapat zoom meeting dengan pemerintah pusat sehingga tidak bisa diganggu,” katanya.

Awalnya, para pendemo menuntut Bupati Wakatobi Haliana agar melakukan pengawasan terkait proyek pembangunan rehabilitasi pelabuhan wanci (Pangulubelo).

Massa aksi menilai, selain menggunakan material illegal (tambang galian C), juga proses pembangunan itu tidak mengantongi izin amdal.

Emen Lahuda menduga adanya campur tangan orang nomor satu Wakatobi itu dalam menyuplai material galian C dari luar daerah.

“Kami menduga ada persekongkolan jahat antara Bupati Wakatobi Haliana dan oknum kontraktor pengembangan pelabuhan pangulubelo, karena sudah berapa kali kami demo, dia (Haliana) selalu menghindar. Bahkan pernah kami lagi berorasi, malah dia joget-joget,” ungkapnya.

Sebelumnya, Bupati Haliana mengatakan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mengawasi proyek tersebut karena pelabuhan pangulubelo berstatus nasional dan pekerjan proyek tersebut bersumber dari anggaran kementerian perhubungan.

Begitu pula dengan material galian C yang di datangkan dari luar daerah, Pemda Wakatobi tidak punya kewenangan mengawasi persoalan itu.

“Persoalan seperti apa statusnya (galian C) yang di bawa ke sini, kita tidak punya kewenangan,” jelasnya.

Reporter: Rusdin

Publisher: Yusrif