Sejumlah Aktivis Soroti Proyek Pembangunan Pelabuhan Pangulubelo

TEGAS.CO., WAKATOBI – Proyek pembangunan Pelabuhan Wanci (Pangulubelo) di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Wakatobi kian disuarakan sejumlah aliansi pemuda. Alhasil, Pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk melakukan pengawasan.

Sejumlah mahasiswa dan pemuda dari berbagai perhimpunan, terdiri dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Sulawesi Tenggara (Ampara Sultra), Koalisi Parlemen Jalanan (KPJ) dan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional turun ke jalan bersuara lantang mengelar aksi unjuk rasa di ibukota Wangi-Wangi, Senin (22/8/2022).

Orator aksi, La Rahman mengatakan bahwa pentingnya Pemda melakukan pengawasan. Pasalnya, selain proyek pembangunan pelabuhan itu diduga telah mendatangkan material illegal jenis sirtu (Pasir dan Batu) dari daerah tetangga (Buton), juga pembangunan tersebut dikhawatirkan akan memberi dampak terhadap ekosistem laut disekitarnya.

“Kami minta langkah tegas pemerintah untuk mengawasi proses pembangunan itu, jangan tutup mata,” ucapnya.

Dia menyebutkan, pertama, kehadiran Pemda akan sangat berarti guna memastikan hal yang menjadi tuntutan massa aksi. Kedua, rasa kepekaan Pemda untuk mengetahui legal dan tidaknya material timbunan sangat diperlukan.

“Bahwa saya ini juga kita berbicara tentang visi bapak. Konservasi. Sehingga perlunya langkah tegas pemerintah saat ini,” ujarnya.

Sementara, Koorlap Armin Saputra mempertanyakan upaya Pemda dalam menjamin masyarakat untuk memenuhi kebutuhan material galian C, yang resmi bagi warga.

“Dimana keberpihakan Pemerintah menjamin kebutuhan timbunan bagi warganya, sampai sekarang pun tidak ada,” ujarnya.

Lain halnya, Emen Lahuda. Ia kembali memberi penegasan dan keseriusan Pemda dalam mengawal proses pembangunan pelabuhan. Serta, memastikan penggunaan material yang dibawah kontraktor proyek.

“Dimana pengawasan Pemda terhadap material pembangunan itu (proyek pelabuhan wanci), atau jangan-jangan, saya curiga, bupati yang menyuplai materialnya,” ucap Emen Lahuda.

Terkait hal tersebut, Bupati Wakatobi Haliana mengatakan, pemda tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan. Terlebih, Pemda saat ini tidak memiliki kewenangan lagi terhadap perairan laut.

“Pelabuhan itu kan status pelabuhan pusat. Jadi kalau statusnya pusat, kami tidak punya kewenangan (mengawasi),” katanya.

Kedua, ujar Haliana, persoalan legalitas material yang didatangkan, Pemda pun tidak memiliki kewenangan. Sebab, hal itu merupakan Kewenangan Syahbandar. Kewenangan adminitrasi pelabuhan yang terintegrasi, dimana ada Syahbandar, ada KP3.

“Persoalan mereka bawah kesini, biasanya surat keterangan Syahbandar ada. Kami tidak bisa memperteli satu-satu. Jangan sama kami dianggap gila urusan,” ucapnya.

“Sementara, untuk wilayah lautnya, tanyakan di pemerintah provinsi. Karena Pemda tidak lagi memiliki wewenang itu,” tambahnya.

Reporter: Rusdin

Publisher: Yusrif