Anggota DPRD Wakatobi Semprot OPD Terkait Pokir

TEGAS.CO.,WAKATOBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi mengelar rapat kerja amandemen terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023, di gedung DPRD, Jum,at (19/08/2022).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Hamiruddin, tampak ditemani wakil ketua I dan Wakil Ketua II serta sejumlah anggota DPRD lainnya. Sementara, dari pihak eksekutif, nampak Sekda Wakatobi La Jumadin dan para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lingkup Pemda.

Dalam pembahasan ini, para anggota DPRD mempertanyakan usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) mereka yang ditolak oleh Pemerintah daerah (Pemda) atau eksekutif dalam RKUA-PPAS APBD 2023, tanpa ada komunikasi terlebih dulu. Menurut mereka, hal tersebut tidak bisa lagi ditolelir.

Politisi Nasdem Jamaluddin mengatakan penolakan sejumlah Pokir oleh Pemda melalui OPD teknisnya, telah memberikan tanggung jawab moril pada konstituen, sebab itu usulan dan permintaan dari masyarakat setiap kali kami turun ke konstituen.

“Malu kami kepada mereka, sebab setiap kali bertemu mereka, mereka tanyakan. Saya harap ini bisa dipikirkan solusinya, sebab soal teknisnya urusan bapak-bapak (OPD) yang tahu, bukan DPRD,” ucapnya.

Senada, politisi Golkar Haeruddin Buton sangat menyayangkan sikap OPD teknis dalam menolak berbagai usulan Pokir DPRD. Ia pun menyarankan kepada Pemda untuk mentabulasi seluruh usulan anggota DPRD.

“Toh, pokir itu kalau masuk (terakomodir) juga bukan kami yang pakai. Memangnya kalau pokir DPRD masuk, anggota DPRD yang kerjakan, anggota DPRD yang urus, anggota DPRD yang kelola, tidak,” ujarnya.

Sedangkan Muhammad Syarhil, politisi Hanura, menegaskan kepada Pemda untuk memasukan seluruh usulan pokir DPRD tersebut. Menurut dia, selama tiga tahun belakang, usulan yang ia masukkan ke Pemda belum pernah sesuai yang diminta oleh konstituennya.

“Kalau saya belum pernah sesuai dengan pokir ini semenjak tiga tahun saya berkantor di sini. Ini kronis, tidak bisa lagi disuntik lagi, operasi kecuali, dibedah,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Kepala Dinas Perikanan Wakatobi Mulyanto menjelaskan bahwa adanya keterbatasan anggaran sehingga sebagian usulan tersebut belum terakomodir. Atau sebaliknya, diteruskan.

“Pertama ketidak sediaan anggaran. Kedua, ketidak sesuaian antara permasalahan apa yang diusulkan. Kemudian, ada beberapa (usulan) kami teruskan namun ditingkat TAPD tidak diteruskan,” katanya.

Reporter: Rusdin

Publisher: Yusrif