FPD Wakatobi Minta DPRD Panggil Bupati, ini Alasannya

TEGAS.CO.,WAKATOBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi diminta memanggil Bupati Wakatobi Haliana. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator FPD, Abdul Rahman, dalam aspirasinya di gedung DPRD, Senin (25/7/2022).

Ia mengatakan, DPRD perlu memanggil orang nomor satu di Wakatobi itu agar dimintai keterangan soal putusan Pengadilan terkait sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Lentea, yang belum dilaksanakan.

“Kami memohon kepada DPRD untuk memanggil Bupati Wakatobi dan instansi terkait untuk memberi penjelasan dihadapan sidang dewan persoalan putusan PTUN Kendari dan PTTUN Makassar,” ucap Abdul Rahman.

Menurut dia, tidak ada alasan bagi Bupati Wakatobi untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Sebab, putusan banding yang sebelumnya dilayangkan oleh Bupati Wakatobi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Makassar tidak diterima.

Kendati, hal ini menguatkan kembali putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari. Dengan demikian, kata Abdul Rahman, dua lembaga pengadilan tersebut meminta Bupati Wakatobi untuk membatalkan Surat Keputusan -nya (SK) nomor 425 tahun 2021.

“Sehingga pengangkatan Kepala desa (Kades) terpilih Hamiruddin sebagai Kades menurut kami cacat hukum,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD, Arman Alini mengatakan, aspirasi FPD akan ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD.

“Aspirasi Forum Pemerhati Desa saya sudah terima, selanjutkan saya akan sampaikan ke pimpinan DPRD,” ucapnya.

Ia mengatakan, aspirasi tersebut, nanti akan diperdalam pada forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait.

“Jika pimpinan setujui dan oke -kan, DPRD akan memanggil pihak yang dimaksud, terkait aspirasi dan tuntutan FPD,” ujarnya.

Perkara Pilkades Lentea sebelumnya bergulir di meja PTUN Kendari. Juardin sebagai calon Kades Lentea mengajukan gugatan ke Pengadilan. Alhasil, Pengadilan mengabulkan gugatan Juardin, dan meminta Bupati Wakatobi untuk membatalkan SK pengangkatan Kades Hamiruddin.

Tak terima atas putusan tersebut, Bupati Wakatobi mengajukan banding ke PTTUN Makassar, tertanggal 8 Juni 2022. Hasil yang sama pun diterima Juardin.

Reporter: Rusdin

Editor/ Publisher: Yusrif