DPMD Wakatobi Dituding Tekan Pemerintah Desa untuk Anggaran Publikasi

DPMD Wakatobi Dituding Tekan Pemerintah Desa untuk Anggaran Publikasi
ILUSTRASI

TEGAS.CO., WAKATOBI – Ditengah menurunnya anggaran pendapatan desa atau biasa disebut Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Wakatobi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dituding menekankan kepada sejumlah Desa untuk memberi porsi anggaran publikasi. Nilainya sebesar Rp 15 juta.

Salah seorang Sekretaris desa di Kabupaten Wakatobi tak ingin disebut namanya mengungkapkan, dirinya mendapatkan tekanan dari oknum pegawai DPMD terkait hal tersebut.

“Katanya anggaran itu untuk publikasi dan dokumentasi. Jadi setiap kali ada kegiatan di desa, kami diminta untuk kirim gambar dan dokumentasi,”ungkapnya di Wangi-wangi, Sabtu (21/05/2022).

Meskipun anggaran itu belum diakomodir pada APBDes 2022, Sekretaris desa (Sekdes) ini menduga program yang terbilang titipan itu akan dimunculkan pada APBDes di perubahan mendatang.

“Soal ini sudah ribut di group WhatsApp. Banyak diantara kami yang protes terkait program ini karena anggaran di desa terbatas (turun),”ucapnya.

Kata dia menceritakan pada pelaksanaan Musyawarah Desa 2021, telah terjadi penolakan soal opsi pendanaan anggaran ini. Menurut dia, anggaran itu bukan bagian dari program prioritas ADD.

“Semua sudah ada porsinya masing-masing. Tidak bisa lagi di otak atik dan harus dipahami,” ucapnya.

Terkait hal itu, ungkap dia, desa mendapat tekanan jika tidak mengakuisisi program tersebut maka konsekuensinya akan dipersulit pencairan ADD.

“Khawatirnya kalau tidak tidak diakomodir di APBDes perubahan, pencairan dana desa akan dihambat,”katanya lagi.

Sementara itu, ia menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan prioritas terdiri dari; BLT desa 40 persen, ketahanan pangan dan hewani 20 persen, penanganan COVID-19 paling sedikit 8 persen. Selebihnya, program sektor prioritas desa.

“Sisanya untuk membayar honor intensif aparatur dan perangkat desa dan pembangunan. Jadi tidak ada porsi untuk itu,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Pj Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa, Sumitro menepis bahwa tidak ada intervensi pihaknya dalam pengelolaan dana desa di setiap desa.

“Di DPMD tidak ada program titipan di desa. Tanya semua desa?,” ucapnya.

Kata Sumitro, pengunaan dana desa tahun 2022 tercantum pada Permendes Nomor 7 tahun 2021 dan Permenkeu Nomor 190. Dengan kata lain, semua peruntukan ADD harus mengacu pada peraturan pemerintah.

“Di aturan semua jelas. Dan tidak ada program titipan itu,” kembali dia tegaskan.

REPORTER: RUSDIN

REDAKSI