Haliana Disanksi Jika Tidak Indahkan Teguran KASN, Point 4 dan 5 Fatal

TEGAS.CO., WAKATOBI – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengingatkan Bupati Wakatobi Haliana untuk menelaah kembali Surat Keputusan (SK) bupati yang telah dikeluarkan sebelumnya, terkait pengangkatan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda.

Sebelum rekomendasi ini keluar, Asisten Komisioner KASN, Kukuh Heru Yanto berserta dua komisioner lainnya melakukan penyidikan atas aduan tersebut, di Wakatobi. Mereka turun secara langsung dan bertatap muka bersama para pihak selama dua hari.

Alhasil, ASN menemukan adanya pelanggaran hukum sistem merit terkait pengangkatan dan pemberhentian pejabat di dua SK, yang diterbitkan dalam tempo berbeda oleh Bupati. Rekomendasi itu bersifat segera, mengikat dan wajib ditindak lanjuti.

Bila mana tidak dilaksanakan, Kata Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto, Bupati Wakatobi akan dikenai sanksi, berupa; (1) peringatan, (2) teguran, (3) perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran, (4) hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang, dan (5) sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

“Rekomendasi ini, kami harapkan agar segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN, terhitung sejak diterimanya Rekomendasi KASN,” tegasnya.

Rekomendasi yang merupakan hasil lidik KASN pada Maret kemarin ke sejumlah pihak itu, menegaskan beberapa poin penting, seperti pengembalian jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan pengembalian pejabat administrator dan pejabat pengawas ketempat semula.

“Dimohon kepada saudara (Haliana) untuk membentuk tim pemeriksa apabila yang bersangkutan diduga melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil, atau membentuk tim evaluasi kinerja apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kontrak kinerja yang disepakati,” ungkapnya.

“Apabila yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, dimohon kepada Saudara untuk mengembalikan yang bersangkutan kepada Jabatan semula atau setara,” ujar Tasdik Kinanto.

Selain itu KASN meminta Bupati Wakatobi untuk mengkaji kembali SK 220. Sebab, Bupati Haliana selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), telah melakukan pelanggaran dengan melantik Safiun sebagai Lurah Patipelong. Safiun sendiri diketahui tersandung kasus ASN nikah siri, yang tengah berproses.

Sejatinya pun, KASN menghendaki langkah rotasi jabatan ASN dilingkup Pemda Wakatobi tersebut. Namun demikian, harus berdasarkan aturan perundang-undangan, tanpa memandang latar belakang politik, suku, warna kulit dan ras.

“Ini termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN terkait Sistem Merit,” ucapnya.

Reporter: Rusdin

Editor: Yusrif