Rekomendasi KASN Minta Bupati Wakatobi Segera Kembalikan ASN yang di Non Job

TEGAS.CO., WAKATOBI – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Bupati Wakatobi Haliana segera kembalikan pejabat ASN yang di non job atau diberhentikan dari jabatannya. Pasalnya, Surat Keputusan (SK) bupati nomor 220 dan 237, cacat prosedural.

Menurut KASN, telah terjadi pelanggaran sistem merit terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah daerah (Pemda) melalui SK Bupati Wakatobi. KASN pun menilai, Bupati Wakatobi telah menyampingkan peraturan UU ASN yang harus dipatuhi dan dipedomani untuk melakukan pemberhentian dalam jabatan di lingkup instansi Pemerintah.

“Terhadap 2 (dua) SK tersebut, kami menemukan adanya pelanggaran system merit terkait non job Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), jabatan administrator, dan jabatan pengawas, serta pengangkatan jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi,” ucap Wakil Ketua KASN, Tasdik Kinanto, dalam suratnya yang ditujukan ke Bupati Wakatobi, 4 April 2022.

Tasdik Kinanto menegaskan, dari hasil klarifikasi Pemda diperoleh bahwa untuk non job Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sahibuddin, secara substansi memiliki kesalahan. Kendati demikian, Pemda telah mengabaikan aturan terkait proses pemberhentian dalam UU ASN.

“Begitu pula dengan non job pejabat administrator dan pejabat pengawas yang pemberhentiannya tidak melalui proses yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan,” katanya.

KASN juga menemukan bahwa pengangkatan Safiun sebagai pejabat pengawas, diketahui telah melakukan nikah siri diminta untuk ditinjau ulang. Pasalnya, pejabat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 terkait Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 45 tahun 1990 Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian mendapat Rekomendasi KASN Nomor: R-1016/NK.01.00/03/2022 tanggal 15 Maret 2022, perihal Rekomendasi atas Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, karena diduga melanggar kode etik.

“Kiranya kepada Saudara (Haliana) untuk mengkaji kembali SK Bupati Wakatobi Nomor: 220 Tanggal 17 Januari 2022, tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat JPT dan pejabat administrasi pemerintah Kabupaten Wakatobi, karena saat pengangkatan, yang bersangkutan (Safiun) sudah terduga melakukan pelanggaran,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, dalam dua SK tersebut juga terhadap pejabat administrator dan pengawas yang di promosikan tetapi belum sesuai dengan sistem merit. Bupati Wakatobi pun diminta untuk mengkaji ulang.

“Kami harapkan agar rekomendasi ini segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN pada kesempatan pertama, karena ini bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang,” katanya.

DPRD Beri Apresiasi ke KASN

Ketua Komisi I DPRD Wakatobi Arman Alini beri apresiasi terhadap rekomendasi KASN Nomor B-1329/JP-01/04/2022 terkait pelanggaran sistem merit di lingkup Pemda Wakatobi.

“Saya selaku Ketua Komisi I DPRD sangat menyambut baik rekomendasi KASN karena itu sebagai jawaban atas pengaduan ASN atas SK Bupati Wakatobi Nomor 220 dan 237 tahun 2022,” katanya.

Ketua Komisi I DPRD Wakatobi

Ia mengatakan, Pemda dalam hal ini Bupati Wakatobi diharapkan bisa segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut, sehingga tata kelola pemerintahan ini dapat berjalan dengan semestinya. Sebab, kata dia, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang taat azas.

“Saya kira sangat elegan jika Bupati Wakatobi dengan bijaknya menyampaikan ke publik, atas kekeliruan proses demosi atau mutasi ASN yang dilakukan di awal tahun 2022,” ucapnya.

Arman Alini mengatakan sangat mendukung langkah Bupati Wakatobi Haliana jika ke depan mencabut SK 220 dan 237, sebab hal itu merupakan kekeliruan administrasi. Terlebih, KASN telah memerintahkan sesegera mungkin dilakukan pengembalian jabatan pada pejabat JPT, pejabat administrator dan pejabat pengawas.

“Jika di kemudian hari Bupati Wakatobi berkeinginan untuk menyegarkan kembali birokrasinya, silakan ikut ketentuan sebagaimana yang sudah dijelaskan secara terperinci pada rekomendasi KASN,” ungkapnya.

Reporter: Rusdin

Editor: Yusrif