Nelayan Ungkit Janji Haliana

TEGAS.CO, WAKATOBI – Forum Lembaga Komunikasi Nelayan Lokal Wakatobi meminta Bupati Haliana menepati janji untuk menertibkan kapal pelingkar yang menangkap ikan di perairan laut Wakatobi.

La Binuru, nelayan asal desa Waelumu mengatakan, saat Pilkada 2020, Bupati Wakatobi Haliana pernah menyampaikan ke warga nelayan, jika ia menjadi orang nomor satu di Wakatobi, ia memastikan akan menyelesaikan persoalan ini.

“Kata dia mau atur nelayan lokal dan nelayan dari luar agar tidak merugikan nelayan lokal,” ucapnya di gedung DPRD, Selasa (8/3/2022)

Dia mengatakan, nelayan luar yang menggunakan kapal hampir tiap waktu musim ikan beroperasi menjaring di rumpon atau bagan. Hal ini nelayan lokal dirugikan sebab keberadaan mereka telah mengurangi hasil tangkapan nelayan lokal, yang hanya mengandalkan perahu bodi atau ketinting.

“Karena setiap kali mereka melingkar pasti ikan di rumpon itu habis. Sehingga kami nelayan kecil bila memancing di rumpon sudah tidak ada lagi ikannya,” ujarnya.

Ia berharap Bupati Wakatobi untuk menyelesaikan masalah ini dengan mencari solusi. Sebab, hal ini telah dulu sampai sekarang, belum bisa ada solusi baiknya bagi nelayan lokal.

“Harapan kami sebagai nelayan agar pemerintah daerah dan teruntuk kepada Bupati Wakatobi untuk bisa mengatasi masalah ini, seperti ia katakan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Nelayan Wakatobi R. Mustafa. A mengungkapkan, jika Pemerintah daerah (Pemda) Wakatobi merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 maka persoalan tersebut tak ada solusinya, sebab wewenang Pemda di laut sudah tak ada lagi.

Kata dia, nelayan saat ini inginkan agar Pemda dapat mengatur wilayah batas operasi kapal pelingkar sehingga nelayan lokal tidak terusik dengan keberadaan kapal lingkar dari luar tersebut.

“Apa lagi Wakatobi adalah taman nasional sebagai wilayah konservasi. Sehingga harus di atur waktu dan jarak (mill) kedalaman wilayah kapal melingkar sehingga nelayan di daerah ini bisa makan,” ucapnya.

Menurutnya, UU Nomor 23 tahun 2014 hanya mengatur pengawasan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, namun Pemda bisa menggunakan Perda nomor 8 tahun 2018 bahwa 0 sampai 2 mil diperuntukkan untuk nelayan skala kecil.

“Bila Pemda peka maka cukup diatur saja batas wilayah mana nelayan yang hanya menggunakan perahu bodi untuk memancing di rumpon dan nelayan menggunakan Kapal dengan alat jaring pukat berapa mil, sehingga keduanya tidak dirugikan,” katanya.

Hingga berita ini terbit belum ada konfirmasi Bupati Wakatobi Haliana. Media ini pun telah berupaya mengkonfirmasi masalah ini melalui pesan WhatsApp. Namun belum ada balasan.

Reporter: Rusdin

Editor: Yusrif