SK Bupati Wakatobi Lagi: Kepsek di Mutasi Ngadu ke Dewan

TEGAS.CO., WAKATOBI – Sejumlah mantan Kepala Sekolah Dasar dan Kepala Sekolah Menengah (SD/SMP) di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) ramai-ramai mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Selasa (8/3/2022).

Hal ini buntut dari mutasi para Kepala Sekolah (Kepsek) oleh Bupati Wakatobi Haliana belum lama ini. Mereka tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Wakatobi. Mereka meminta Surat Keputusan (SK) Bupati Wakatobi Nomor 233 dan 293 tahun 2022 untuk dibatalkan.

Eks Kepsek, Jalima mengatakan, Kepsek yang baru dilantik tidak memenuhi standar dan melanggar peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2021.

“Semua guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah pada SK Bupati Wakatobi tersebut belum memiliki Sertifikasi calon Kepala Sekolah dan/atau Sertifikasi Guru Penggerak serta Sertifikasi Penguatan Kepala Sekolah, dimana poin ini harus terpenuhi untuk menjadi sebagai kepala sekolah,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa Bupati Wakatobi juga telah melanggar peraturan Menpan & RB Nomor 21 tahun 2010. Dengan melantik guru pengawas SD sebagai Kepsek SD Tongano Barat, Muh Asrul Ali.

“Yang bersangkutan pindah dari jabatan pengawas SD menjadi guru dalam waktu tiga hari, selanjutnya ia (dilantik) diberi tambahan sebagai Kepsek,” jelasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi menerima Aspirasi sejumlah eks Kepala Sekolah di gedung rapat, Selasa (7/3/2022).

Selain itu pemberhentian Kepsek SD/SMP melalui SK Bupati Wakatobi, sejatinya telah bertentangan dengan peraturan Mendikbud dan Riset, Teknologi. Semestinya, pemberhentian Kepsek harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam aturan.

“Seperti; meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan jika mencapai batas usia pensiun, telah berakhir masa penugasan sebagai Kepsek, melakukan pelanggaran disiplin sedang dan berat, diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional guru, tidak melakukan tugas secara berkelanjutan selama enam bulan secara berturut-turut dan dikenai sanksi pidana berdasarkan keputusan pengadilan,” ujarnya.

Kata dia, Bupati Wakatobi tidak mengindahkan Permendikbud sebagai syarat mengangkat Kepsek di setiap sekolah. Tambahnya, pemindahan para Kepsek itu juga tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

“Dimana terdapat beberapa Kepsek yang dipindahkan ke sekolah yang sudah terisi punuh jam mengajar di sekolah tersebut alias nol jam mengajar, sehingga guru dimaksud berpotensi tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya serta tidak dapat menerima Tunjungan sertifikasi guru,” ungkapnya.

Mendengar hal itu, Ketua Komisi I DPRD Arman Alini mengatakan aspirasi para Kepsek itu telah menjadi kesedihan masyarakat dalam dunia pendidikan saat ini. Terkhusus pada peserta didik yang ada.

“Aspirasi ini kami laporkan kepada pimpinan DPRD. Setelah itu kami akan tindak lanjuti dengan memanggil pemerintah daerah (Pemda). Khususnya dinas teknisnya,” ucap dalam memimpin rapat.

Berikut nama-nama Kepsek yang baru dilantik dan belum memiliki Sertifikasi Pendidik, sbb;
La Jono, S.Pd sebagai Kepsek SMPN 2 Tomia. Agus Onde, S.Pd Kepsek SDN Lentea. Abdul Kasim, S.Pd Kepsek SDN 1 Ollo. Nurti, S.Pd Kepsek SMPN Satap Lamanggau. Saharudin, S.Pd Kepsek SDN Lamanggau. Iswahyudin, S.Pd Kepsek Waitii Barat. Nurlina, S.Pd Kepsek SDN 2 Usuku. Nurmawati, S.Pd Kepsek SDN 2 Kahiyanga. Taharuddin, S.Pd Kepsek SDN Runduma. La Budi, S.Pd Kepsek SDN Bante. Arham Arifin, S.Pd, SD Kepsek SDN 2 Rukuwa. La Jahardi, S.Pd,SD Kepsek SDN 1 Wali. Martini, S.Pd Kepsek SDN 2 Wali. La Paate S.Pd Kepsek Satap Sombano.

Reporter: Rusdin

Editor: Yusrif