Bupati Wakatobi “Lawan” KASN?

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Hasan

TEGAS.CO., WAKATOBI – Klarifikasi soal dugaan pelanggaran Bupati Wakatobi Haliana, terkait pemberhentian dan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjadi babak baru.

Dalam waktu dekat, Pemerintah daerah (Pemda) Wakatobi yang dipimpin Bupati Haliana akan mencoba mengklarifikasi melalui surat balasan ke KASN.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Hasan mengatakan untuk membalas surat KASN itu, Pemda terlebih dulu akan menerangkan item peritem pertanyaan KASN.

“Sementara kami persiapkan jawabannya oleh pemerintah daerah, terkait surat rekomendasi KASN soal pelanggaran sistem merit itu,” ucapnya, Senin (7/3/2022).

Kata dia, Pemda akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh KASN. Pemda pun masih mengumpulkan bukti dan data dugaan pelanggaran ASN yang dimaksud.

“Untuk saat ini kami masih siapkan, termasuk data-datanya yang masih kami lengkapi. Kira-kira Minggu depan sudah kami kirim balasannya,” ujarnya.

KASN melalui suratnya, Nomor :B-709/KASN/02/2022 tertanggal 22 Februari 2022, memerintahkan Bupati Wakatobi untuk mengembalikan sejumlah ASN yang di promosi, rotasi/mutasi, dan non job.

Rekomendasi itu terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Wakatobi Nomor: 220 tahun 2022, Tanggal 17 Januari 2022, dan Nomor: 237 tahun 2022, tanggal 3 Februari 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi pemerintah Kabupaten Wakatobi. Diduga SK tersebut melanggar sistem merit.

Selain itu, Bupati Wakatobi melanggar aturan, antara lain; Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.

Ditambah lagi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 15 tahun 2019 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah, dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Dalam SK Bupati Wakatobi Nomor 220, diketahui ada 58 orang yang dipromosikan naik jabatan, sedangkan 34 orang non job atau menduduki jabatan analis. Sementara dalam SK Bupati Wakatobi Nomor 23, terdapat 101 orang yang dipromosikan, sementara 62 orang menjadi tim analis atau non job.

DPRD juga Minta Bupati Tinjau Kembali SK

Ketua komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi Arman Alini

Ketua komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi Arman Alini menegaskan bahwa Bupati Wakatobi telah melakukan pelanggaran melalui SK Bupati tersebut. Seperti, pemberhentian kepala BKPSDM Wakatobi Sahibuddin, yang telah melanggar pasal 118 UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN.

“Bupati Wakatobi langsung main non job tanpa melakukan mekanisme yang diperintah oleh UU nomor 5 tahun 2014 dan PP nomor 53 tahun 2010,” ungkapnya, Selasa.

Kata dia, DPRD sejatinya telah mengeluarkan rekomendasi terkait hasil telaah bersama melalui rapat konsultasi DPRD dan Pemda, 24 Januari lalu yang dipimpin oleh ketua DPRD Wakatobi Hamiruddin.

Lanjut, DPRD meminta kepada Bupati untuk meninjau kembali SK pengangkatan dalam jabatan struktural, karena beberapa hal, antara lain, adanya oknum ASN yang dilantik menjadi eselon IVa padahal semestinya bersangkutan dalam proses pelanggaran kode etik kepegawaian.

Pengangkatan guru menjadi lurah, jabatan fungsional ke jabatan struktural. Pengangkatan camat yang memasuki masa pengurusan pensiun (MPP) dan Pemberhentian Kepala BKPSDM dinilai tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

“Saya kira Bupati harus cermat dengan persoalan ini. Hal ini dilakukan demi penegakan aturan (law enforcement) dan komitmen bersama untuk memperbaiki daerah yang kita cintai ini serta menjaga suasana yang nyaman dan kondusif,” ucapnya.

Reporter: Rusdin

Editor: YUSRIF