Sengketa Pilkades Lentea, Pemda Wakatobi Kalah di PTUN

TEGAS.CO., WAKATOBI – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari resmi membatalkan keputusan Bupati Wakatobi Nomor 425 tahun 2021. Hal ini menyusul gugatan Juardin, calon Kepala desa Lentea nomor urut 2, terkait hasil Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun lalu.

“Menyatakan batal keputusan Bupati Wakatobi Nomor 425 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan saudara Hamiruddin sebagai Kepala Desa Lentea Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi periode 2021-2027,” bunyi putusan PTUN Kendari, yang diterima media tegas.co, Jum,at (25/2/2022).

Kuasa hukum penggugat, Aqidatul Awwami mengatakan objek gugatan di PTUN ialah keputusan Bupati Wakatobi. Ia menilai ada mal administrasi di dalam penerbitan objek sengketa, yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

“Sebagai kuasa hukum penggugat kami mengapresiasi pertimbangan majelis hakim di dalam putusan perkara nomor 42/G/2021/PTUN.KDI. Dimana pihak kami gugat ialah Bupati Wakatobi dan Hamiruddin sebagai tergugat intervensi,” katanya melalui pesan WhatsApp.

Dia mengatakan, hasil putusan itu sebagian dari gugatan yang dikabulkan oleh hakim. Dimana, keputusan Bupati Wakatobi tersebut ditetapkan berdasarkan pada proses dan hasil Pilkades yang di dalamnya terdapat sejumlah pelanggaran.

Aqidatul Awwami membeberkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2021. Panitia Pilkades Lentea menambahkan tiga orang pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sebagai salah satu calon kepala desa.

“Tiga pemilih tersebut atas nama Jamila, Idura, dan Idham memberikan suara pada hari pemilihan/pemungutan suara dengan menggunakan undangan atas nama orang lain,” katanya.

Rekan kerja La Nuhi dan Sri Nurmalang ini mengatakan pihaknya juga menggugat keputusan Panitia Pilkades Lentea Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Kades Terpilih Desa Lentea tertanggal 24 Juni 2021. Padahal, kata dia, objek sengketa sudah ditetapkan oleh tergugat sejak tanggal 22 Juni 2021.

“Ditambah pula tergugat tidak menyelesaikan keberatan/sanggahan yang diajukan penggugat pada tanggal 3 Juni 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

“Ini semoga menjadi masukan (pembelajaran) bagi siapa pun penyelengara administrasi pemerintahan, terkhusus Bupati Wakatobi dan jajarannya, agar dalam membuat keputusan tetap memperhatikan prosedur dan aturan perundangan-undangan,” ujarnya.

Terpisah, Kabag Hukum Setda, La Bakri mengatakan putusan PTUN itu akan dipelajari sebelum dilaporkan pada pimpinannya (bupati,red).

“Saya belum terima salinan putusannya seperti apa. Tapi kami akan mempelajarinya,” katanya.

Dia mengatakan, Pemda bisa saja akan melangkah ke pengadilan untuk banding. Namun hal tersebut menunggu petunjuk pimpinan.

“Kalau pimpinan (bupati) iya kan untuk banding maka kami akan naik ketingkat pengadilan,” ucapnya.

Reporter: Rusdin

Editor: Yusrif