Haliana Digugat Soal Pemberhentian Direksi PDAM Wakatobi

TEGAS.CO., WAKATOBI – Mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Zakaria menggugat Bupati Wakatobi Haliana ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari.

Hal ini terkait Surat Keputusan (SK) Bupati Wakatobi Nomor 726 tahun 2021 soal pemberhentian Direktur Utama dan Direksi Teknis PDAM. Gugatan itu telah terdaftar di pengadilan sejak 3 Februari lalu.

“Saya menganggap pemberhentian itu dilakukan secara sewenang-wenang (Bupati,red) dan melanggar hukum serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga saya melakukan gugatan,” ucap Zakaria, Rabu (16/2/2022).

Ia menjelaskan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 54 tahun 2017 dan Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor: 22 tahun 2010 bahwa masa jabatan berlaku selama lima tahun.

Sementara ia dilantik sebagai Dirut PDAM Wakatobi periode 2019, sehingga seyogyanya masa jabatannya berakhir pada 2024.

“Saya diberhentikan sebelum berakhir masa periode jabatan, bahkan tanpa melalui mekanisme dan evaluasi kinerja terlebih dulu,” kata.

Menurut dia, tidak ada ambisi ingin mempertahankan jabatan sebagai Dirut. Namun ia hanya ingin aturan di tegakkan sebagai mana mestinya.

“Saya diberhentikan memang kewenangan Bupati, tetapi harus ada prosedur yang ditempuh,” ucapnya.

“Sehingga sebagai warga negara sudah di PTUN itu untuk di uji. Apakah pemberhentian itu melanggar PP 54 pasal 61, 71 tahun 2017 menyangkut jabatan selama 5 tahun dan Perda nomor 22,” tambahnya.

Reporter: Rusdin

Editor: Yusrif