Bupati Wakatobi Diduga Labrak Aturan Soal Pemberhentian Direksi PDAM

 

TEGAS.CO., WAKATOBI – Surat Keputusan (SK) Bupati Wakatobi Haliana soal pemberhentian dan pengangkatan pelaksana tugas direksi Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) diduga tidak prosedural alias cacat hukum.

Mantan Direktur PDAM Wakatobi, Zakaria, menjelaskan bahwa keputusan bupati nomor 726 tahun 2021 tersebut adalah langkah keliru dalam tata aturan pada perusahaan daerah air minum, sehingga melabrak aturan yang ada.

“Kenapa saya katakan SK itu cacat hukum dan telah menyalahi aturan, bahwa tak ada satu aturan pun yang dijalankan oleh bupati selaku KPM yang dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 54/2017 maupun Peraturan daerah (Perda) nomor 22/2010 soal pemberhentian direksi,” katanya, Kamis (20/1/2022).

Ia menjelaskan, memberhentikan anggota direksi harus melalui proses yang tertuang dalam PP yakni pasal 65 ayat (1) dan (2) dan Perda pasal 38 huruf (d) serta pasal 40 ayat (1).

Sebagai advokad yang berkecimpung dalam dunia hukum, dirinya sangat paham aturan. Oleh karena itu, dirinya menganggap pemberhentiannya itu diduga memiliki motif politik (like and dislike).

“Saya bukan mempertahankan jabatan, karena itu ada masa waktunya, tetapi saya bertahan karena aturan. Sebab kalau hal ini dibiarkan maka besar kemungkinan hal yang sama akan terjadi,” ungkapnya.

Kedua, Ia “menggugat” keabsahan SK Bupati Nomor 726/2021 itu soal pengangkatan pelaksana tugas, bukan dari internal direksi atau dewan pengawas, tetapi KPM atau bupati menunjuk pejabat birokrasi (ASN). Dimana hal ini menyimpang dalam aturan tersebut.

“Maka saya bisa katakan bahwa pejabat sementara yang diangkat melalui SK bupati tersebut cacat hukum karena dia berasal dari pegawai negeri,” ungkapnya.

Sementara itu, alasan pemerintah daerah terkait pemberhentian seluruh direksi PDAM secara tersirat, kata dia, disebabkan perusahan daerah itu merugi. Hal ini berdasar pada hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada tiap tahunnya.

Kendati, ia mempertanyakan status dirinya sebagai direktur. Apakah diberhentikan atau direhabilitasi sebagaimana tercantum dalam aturan. Pasalnya, sejak dirinya terima SK itu tanggal 21 Desember 2021 lalu hingga kini belum juga ada penjelasan dari KPM.

“Jika saya sebagai direksi diduga melakukan perbuatan itu, maka saya diberhentikan sementara oleh bupati selaku KPM atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama satu bulan. Ini bunyi Pasal 39 dalam Perda,” jelasnya.

Reporter: Rusdin

Editor: Yusrif