Raperda Inisiatif DPRD Soal Perangkat Desa Menjadi Acuan

TEGAS.CO., WAKATOBI – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Wakatobi, Badalan mengungkapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD terkait Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa akan menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah desa.

“Tidak dipungkiri dalam praktek dalam roda pemerintah desa bahwa sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala desa mengayuh. Sehingga rancangan perda ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan kerja dan tata kerja pemerintah desa,” ungkapnya, dalam sidang rapat paripurna DPRD, Selasa (23/11/2021).

Menurut Badalan, dalam rancangan perda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, salah satu yang dirumuskan ialah ketentuan dan mekanisme pengisian perangkat desa, selama hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

Politisi Golkar ini juga mengatakan, keberadaan desa sebagai self Governing community yakni komunitas yang mengurus urusannya sendiri. Tetapi, sambung dia, dalam hubungan kerja antara Kepala desa dan perangkat desa menuai masalah dalam prakteknya, kendati menimbulkan dinamika hubungan tersendiri.

“Tapi hal itu bukan berarti semangatnya desa harus lepas dari kabupaten. Tetapi agar pembangunan, pemberdayaan desa dilakukan oleh desa, termasuk soal jabatan perangkat desa,” katanya.

Terlebih, lanjut dia, perangkat desa di Indonesia pada umumnya, merupakan pemerintah yang berada langsung diposisi terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Baik itu dalam hal melaksanakan implementasi kebijakan nasional maupun kebijakan daerah.

“Tentu Kepala desa berhak memilih mitra kerjanya melalui penempatan perangkat desa, tapi nantinya harus sesuai dengan dengan alur prosedur yang telah diatur,” ucap Badalan.

Terlebih lagi, ungkapnya, keberadaan desentralisasi memberi ruang kewenangan kepada daerah dalam membentuk peraturan daerah. Hal ini diatur dalam pasal 50 ayat (2) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

“Hal ini juga menjadi solusi hukum yang memberi kepastian dan dasar bagi desa dalam menghadapi berbagai persoalan terkait perangkat desa di Kabupaten Wakatobi,” tegasnya.

Oleh karena itu, rancangan perda yang akan mengatur soal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu sangat dibutuhkan agar menjadi pegangan bagi desa kedepan.

“Untuk hal ini pun dibutuhkan keberanian mengatur dan menetapkan Perda, karena perangkat desa akan membantu tugas kepala desa dan pemerintah desa, sehingga ada pedoman bagi desa untuk mengisi kekosongan perangkat desa,” tukasnya.

Reporter: Rusdin

Editor: Redaksi