Masa Sidang I, Bapemperda DPRD Wakatobi Inisiatif Raperda Perangkat Desa

TEGAS.CO., WAKATOBI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Wakatobi, Sultra menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) soal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, masa sidang I. Menurut Badalan, Raperda itu untuk menekan masalah didalam Pemerintah desa.

“Raperda inisiatif ini menekankan pada penataan perangkat desa, soal regulasi tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa karena beberapa tahun terakhir ini, telah menjadi desas desus bahkan bukan lagi hanya sekedar isu tetapi sudah beberapa desa mengalami gejolak sosial sampai ke ranah hukum,” tuturnya, Kamis (18/11/2021).

Ia mengatakan bahwa Raperda inisiatif DPRD tersebut merupakan hal yang penting (urgen) untuk di bahas bersama dengan pemerintah daerah. Melihat, kata dia, kesewenang-wenangan para kepala desa ditingkat pemerintahan desa memberhentikan para aparatur desa telah membuat situasi sosial tidak nyaman.

Selain itu, Ketua Bapemperda ini menggangap selama ini terjadi kekosongan aturan terkait Peraturan Kementerian Dalam Negeri, tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa. Sehingga para Kepala desa masih ‘semaunya’ menjabarkan dengan rumusan aturan tersebut.

“Disini ada kekosongan hukum. Selama ini para kepala desa maupun pemerintah daerah hanya berpatokan pada Permendagri, sementara Permendagri itu dibutuhkan aturan lebih lanjut yaitu peraturan daerah,” ujarnya.

Oleh karena itu sambung politisi Golkar ini, DPRD melalui Bapemperda, mengambil inisiatif bahwa persoalan ini sangat urgen terhadap kondisi pemerintah desa saat ini.

Lanjut anggota DPRD dapil III pulau Kaledupa ini, memberi contoh kasus pemberhentian perangkat desa pada Desa Sombano, Kaledupa, kejadiannya tahun lalu. Masalah ini pun sampai dilaporkan ke Ombusdman. Yang terbaru, di pulau yang sama di Kecamatan Kaledupa Selatan. Masalahnya pun sampai dimeja persidangan.

“Mungkin desa-desa lain pernah terjadi hal serupa. Tapi kira-kira dua referensi (kasus) ini bagian tak terpisahkan dari apa yang menjadi inisiatif DPRD agar membahas masalah-masalah di desa kaitannya dengan penataan perangkat desa,” tukasnya.

Lebih jauh ia menuturkan, Raperda inisiatif DPRD itu akan diupayakan tuntas tahun 2021. Kendati demikian, ia meyakini dengan lahirnya Perda tersebut nantinya akan menjadi dasar hukum pemerintah desa.

“Mudah-mudahan dengan lahirnya Perda ini paling tidak membuat desa menjadi tenang lah,” simpulnya.

Reporter: Rusdin

Editor: Yusrif