Begini Penjelasan Dirut PDAM Soal Dana Modal Rp 100 Milyar

TEGAS.CO., WAKATOBI – Direktur Perusahan Air Minum Daerah (PDAM) Wakatobi Zakaria mengatakan usulan penyertaan modal Rp 100 milyar semula Rp 27 milyar, untuk mengantisipasi kucuran dana hibah pemerintah pusat kedepan.

“Anggaran Rp 100 milyar ini sepersen pun tidak akan keluar, bila sepanjang tidak ada kebijakan bupati dan DPRD tentang penyertaan modal tahun 2022 atau pun tahun selanjutnya,” ucapnya dalam rapat dengan DPRD, Rabu (19/10/2021).

Hal ini menanggapi sorotan sejumlah DPRD. Zakaria mengatakan, perubahan nominal dalam rancangan penyertaan modal pada Perda nomor 3 tahun 2018 adalah solusi jangka panjang untuk meminimalisir masalah-masalah kedepan.

Terlebih lagi, kata dia, perubahan Perda itu juga didasarkan pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal proyek hibah pemerintah pusat, yang tidak ditahu oleh Pemkab selama ini.

“Kenapa dari angka Rp 27 milyar menjadi Rp 100 milyar. Bahwa, kami ada kasus yang kami terima tahun 2021 ini berkaitan dengan temuan BPK, ada Rp 37 milyar. Angka itu tidak pernah ditahu oleh PDAM. Padahal, itu proyek APBN dari tahun 2017, 2018 dan 2019,” ungkapnya.

“Dan kenapa ini harus segera diajukan perubahan Perda, karena itu jadi temuan, yang akan menjadi risiko bagi pemerintah daerah,” lanjut Zakaria.

Lanjut ia menuturkan, bahwa angka yang diajukan semula tersebut secara hitung-hitungannya sedikit. Pada 2022 akan ada pembangunan spam dari Kementerian PU yang akan dikerjakan disekitar Matahora dan Liya Raya, dan juga di Pulau Tomia, nilai lebih kurang Rp 30 milyar.

“Jika hanya angka Rp 27 milyar, kami sangat setuju. Tetapi tahun 2022 Perda ini harus kita rubah lagi. Apalagi kita sebagai daerah (yang masuk) KSPN,” katanya.

Sebelumnya, ini menjadi sorotan anggota DPRD Wakatobi Mahaluddin. Dikatakannya, nilai perubahan usulan tersebut baginya nilai yang besar jika dibandingkan dengan masalah yang dihadapi PDAM.

“Kami hanya ingin meminta penjelasan untuk apa uang Rp 100 milyar, coba dijelaskan dulu, kok tiba-tiba naik,” tanya politisi Demokrat ini.

Senada, politisi PAN Muhammad Ikbal mengatakan, selama ini pelayanan PDAM selalu menjadi masalah. Apalagi masih banyak rumah-rumah di Pualu Kaledupa, Binongko, dan Tomia yang masih kesulitan mendapatkan air bersih.

“Kami ingin meminta penjelasan untuk apa uang itu. Ini bukan uang kecil, kami pun kaget yang awalnya Rp 27 Miliar menjadi Rp 100 Miliar,” katanya.

Reporter: Rusdin

Editor: Yusrif