Soal Isu Pilkades Ditunda, Rekomendasi DPRD Hanya Bersifat Saran

TEGAS.CO., WAKATOBI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wakatobi, H Hamiruddin mengatakan bahwa, dewan tidak memiliki hak memutuskan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) ditunda atau lanjut. Dewan hanya mengeluarkan rekomendasi yang bersifat saran atau masukkan kepada pemerintah daerah (Pemda) terhadap aspirasi kelompok masyarakat.

“DPRD cukup mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan ke Pemda dan DPRD tidak memiliki hak untuk memutuskan pilkades itu ditunda atau lanjut sebab hal itu hak progratif eksekutif (Pemda),” ujarnya saat ditemui media, Jum,at (26/2/2021).

Sebelumnya, Kamis (25/2), DPRD Wakatobi resmi mengeluarkan tujuh butir poin rekomendasi kepada Pemda terkait polemik pelaksanaan pilkades serentak 2021.

Hal ini berkaitan dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 tahun 2021. Rekomendasi tersebut dibacakan oleh Ketua DPRD Wakatobi H. Hamirudin, dalam rapat DPRD bersama Dinas terkait.

“Pertama, bahwa pada prinsipnya DPRD sangat perhatian dan mengharapkan pillkades serentak 2021 ini dapat berjalan secara damai, aman dan demokratis,” ucap Hamiruddin.

Lanjut dia menuturkan, DPRD juga merekomendasikan agar proses tahapan pilkades dapat dilakukan secara teliti, komprehensif sehingga keseluruhan proses pilkades ini berjalan sesuai harapan.

“Ketiga, agar setiap keputusan atau langkah yang diambil untuk tujuan dimaksud memiliki dasar yuridis, sosiologis dan filosofis,” ungkapnya.

Senada dengan itu, politisi muda partai Golongan Karya (Golkar) Wakatobi Arman Alini menambahkan, poin empat dalam rekomendasi tersebut menjelaskan soal pasal-pasal dalam Perbub yang multi tafsir. Denhan maksud, eksekutif diminta untuk memberi penjelasan sedetail, agar dapat dirujuk oleh panitia desa sebagai penyelenggara didesa.

“Misalnya, pasal 17 ayat 1 poin a dan seterusnya, tentang persyaratan wajib pilih yang ditanda tangani oleh Kepala Desa atau Camat,” katanya.

Dia mengatakan, dalam hal perlakuan pasal tambahan pihak eksekutif diminta dapat mengambil langkah-langkah untuk memperlancar agar membuat lebih baik pelaksanaan pilkades sehingga sesuai dengan rujukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih jauh ketua Komisi I DPRD ini menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan pilkades dan menyahuti aspirasi masyarakat serta dinamika sosial yang terjadi agar menjadi tanggung jawab instansi terkait untuk memastikan pengamanan dari pelaksanaan pilkades.

“Segala aktifitas yang berhubungan dengan pelaksanaan Pilkades senantiasa mematuhi protokol Covid-19 sebab ini adalah agenda nasional,” jelasnya.

Terakhir, untuk menindaklanjuti poin 7 rekomendasi DPRD, kata dia, eksekutif diharapkan untuk konsultasi ke Pemerintah Provinsi untuk menyempurnakan poin-poin (pasal) yang dianggap multi tafsir sebagaimana aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD.

Reporter : RUSDIN

Editor : YA